MUI: “Satu Miliar Dolar untuk IMF, Nol untuk Rohingya”

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik pemerintah Indonesia yang tidak melakukan tindakan nyata terhadap tragedi yang menimpa muslim Rohingya di Myanmar.

Desakan MUI kepada pemerintah Indonesia kembali disuarakan. Hadir mewakili MUI, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. Amirsyah Tambunan dan Ketua Komisi Luar Negeri MUI Dr. Saleh Daulay. 

Seruan kedua ulama itu terungkap di Mushola Kemanusiaan ACT, Komplek Perkantoran Ciputat Indah Permai, Ciputat, Tangerang Selatan, Ahad (29/7), di tengah persiapan pemberangkatan tim pertama Simpaty of Solidarity (SOS) Rohingya yang telah memperoleh izin masuk ke Bangladesh seperti dirilis itoday.

Dr. Amirsyah mengatakan, tiga hal yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia. Pertama, melakukan diplomasi tingkat dengan lembaga-lembaga dunia.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk tertinggi di dunia, yakni masuk tiga besar dunia. Seharusnya, prestasi ini menjadikan langkah-langkah Indonesia diperhatikan dan didengar dunia," kata Dr. Amirsyah.

Amirsyah juga menyatakan keheranannya, mengapa pemerintah tidak memanfaatkan posisi Indonesia sebagai Sekjen ASEAN untuk memberikan pengaruh kebaikan bagi perdamaian di kawasan ASEAN.

Yang kedua, pemerintah semestinya memberikan bantuan konkret untuk Rohingya. "IMF saja diberi bantuan sampai nyaris satu triliun, mengapa Rohingya tidak. Padahal bantuan yang diberikan, digunakan untuk menyelamatkan masyarakat Eropa yang mengalami krisis ekonomi. Sedangkan rakyat Rohingya, jauh lebih parah nasibnya?." gugat Amirsyah.,

Ketiga, "Dan ini selemah-lemahnya iman, kita terima pencari suaka dari Rohingya. Indonesia negara besar, pasti mampu membantu mereka. Sediakan saja sebuah pulau, mereka yang terlepas dari ancaman dan penderitaan, akan sangat bersyukur dan pasti bisa bekerja keras memulihkan kehidupannya. Pada saatnya, kehadiran mereka akan punya nilai kontribusi bagi negeri ini," papar Amir.

Sebelum menutup sambutannya dengan nasihat dan doa, Amirsyah menegaskan, "Langkah konkret seperti ACT ini, seharusnya sudah saatnya menjadi langkah pemerintah. Sebagai negara besar, tidak ada alasan untuk tidak memperlihatkan kepemimpinan kita di tengah kondisi krisis kemanusiaan seperti ini," ujarnya. (bilal/arrahmah.com)

Lihat yg lebih 'menarik' di sini !